PUBLIK METRO_Medan || Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menyiapkan hotline call center yang bisa dihubungi untuk pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemko Medan kepada masyarakat akibat wabah Covid-19.
Permintaan itu disampaikan Afif Abdillah dalam kunjungan Komisi II DPRD Kota Medan ke Dinsos Kota Medan, kemaren yang dipimpin Ketua Komisi II, Aulia Rachman.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengaku, mengapresiasi Pemko Medan yang memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat yang lost income (tidak berpenghasilan) akibat wabah Covid-19.
Namun, katanya, kriteria penerima bantuan harus jelas, sehingga distribusinya benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dan menjadi ajang mencari keuntungan,” pungkasnya kepada wartawan, Selasa (14/4).
Pemberian bantuan beras 1.000 ton ini juga, pinta Afif, harus dilakukan secara bertahap dan terdistribusi dengan baik. “Karena dari informasi kita terima, ada warga hanya dapat 1,5 Kg beras, bukan 5 Kg per KK. Inikan harus ditelusuri, kenapa bisa begini dan apakah ada unsur kesengajaan,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II Sudari, meminta Dinsos membuat surat edaran secara jelas tentang kriteria serta batas waktu pendataan penerima Bansos.
"Kita juga meminta kepada Dinsos agar membuat surat edaran dengan jelas terkait kriteria serta batas waktu pendataan penerima Bansos," bilangnya.
Sementara Kadis Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis, menyatakan pendataan penerima Bansos beras sampai pada 29 Mei 2020 sesuai jadwal status tanggap darurat Kota Medan terhadap kasus covid 19.
“Kami terus melakukan pendataan dan masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan melaporkan ke Kepling. Untuk kriterianya yakni warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah serta kehilangan pendapatan karena kasus Covid,” ujarnya.(rud)
0 comments:
Posting Komentar