Sehingga diharapkan PUD Pasar Kota Medan berinovasi dan menggali sumber-sumber pendapatan serta
Prihal parkir pasar, menurutnya, harus memiliki izin parkir resmi, agar PUD Pasar Kota Medan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk tertib dan nyamannya para pedagang dan pelanggan
PUD Pembangunan juga, tambahnya, agar segera memikirkan inovasi rumah susun dengan design dan perencanaan yang matang.
Sedangkan, pansus juga menyoroti terkait label halal di RPH Kota Medan, diharapkan memberi pengawasan setiap daging yang dilepas ke pasar untuk identifikasi kegagalan yang jelas.”Pansus meminta agar setiap daging mentah yang masuk ke Kota Medan sudah harus bersertifikat terlebih dahulu,” ujarnya.
Dalam hal mendongkrak pendapatan tersebut, Pansus meminta RPH Kota Medan menganggarkan pembelian cold storage serta menggandeng pihak ketiga dalam hal penataan dan inovasi RPH tersebut.
Menurut Haris, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk melakukan pendataan serta sertifikasi terhadap seluruh aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan.”Kami menilai kurangnya pengelolaan aset, sehingga diminta segera selesaikan penataan aset dan sertifikasi, karena akan mempengaruhi pelaporan keuangan,” paparnya.
Dikatakannya, agar tidak ada pembiaran aset, dimana aset yang ada harus dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat agar kedepannya tidak menjadi polemik.
Terkait aset Pemko Medan, berupa bangunan di kawasan Jalan Nibung, dalam praktek sewa menyewa ditemui berbagai kejanggalan, mengingat besaran dilapangan sangat mahal, namun jumlah uang yang masuk ke kas Pemko Medan sangat kecil. “Harus segera ditinjau ulang dan dievaluasi terhadap PAD yang dihasilkan,” ujarnya.
Untuk, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Pansus mencatat realisasi pendapatan selama tahun 2021 yakni sebesar 88%.
Adapun, dalam pemungutan pajak daerah dan untuk menghindari kebocoran pada penerimaan pajak Kota Medan, pansus mendorong mengoptimalkan digitalisasi dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak serta pemantauan objek para wajib pajak bekerjasama dengan Bank Sumut dan Bank BNI 46.
Termasuk penggunaan dan pengadaan sistem tapping box harus dilakukan secara merata dan menyeluruh pada seluruh wajib pajak daerah.
Bahkan, pansus mengarahkan pada setiap pengutipan parkir harus memiliki izin parkir dan harus memiliki wajib pajak perparkiran.
Menyinggung realisasi belanja pada Dinas Pariwisata Kota Medan di tahun 2021 mencapai 77,98%, pansus menilai perlu adanya inovasi serta kalender yang terjadwal dalam even-even pariwisata serta berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) tuan rumah bersama yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Sehingga, ditambahkannya, perlu perhatian khusus dalam menata wisata iconic seperti situs-situs serta pengembangan wisata mangrove di wilayah utara Kota Medan dalam upaya maksimalkan wisata andalan.”Jadi, Dinas Pariwisata harus mampu gerak cepat dan dapat berkolaborasi dengan stakeholders yang lain dibidang pariwisata agar potensi wisata Kota
Melihat peran serta Kota Medan terhadap even PON bagi daerahnya, selain Dinas Pariwisata juga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga diingatkan agar segera menyusun jadwal penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) Keolahragaan Kota Medan, guna menyambut PON Sumut – Aceh untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Tidak hanya itu, Dinas Pemuda dan Olahraga diminta segera mungkin menyelesaikan aset-aset Pemko Medan dalam hal ini yang menunjang sarana dan prasarana keolahragaan di Kota Medan, seperti Stadion Teladan, lapangan-lapangan olahraga.
“Sehingga, kita mampu memperbanyak even-even keolahragaan dalam menjadikan Kota Medan yang merupakan gudang para atlet,” serunya.
Terakhir, dalam mengatasi volume hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan disarankan untuk pekerjaan drainase dan revitalisasi parit dilakukan diawal tahun anggaran.
“Dinas PU diharap agar pelaksanaan tidak asal jadi mengingat anggaran PU sangat tinggi, terutama soal drainase yang tetap menjadi momok kebanjiran harus punya konsepdan grand design jangan asal dikerjakan,” paparnya untuk hal itu.
Demikian laporan hasil pembahasan pansus pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2021.”Ini kami sampaikan, hasil pembahasan ini diharap menjadi rekomendasi DPRD untuk disampaikan kepada Pemko Medan dalam rangka meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah serta dalam rangka menghadirkan dan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat Kota Medan.
Lebih lanjut, pada waktu bersamaan DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE juga menggelar pembahasan perubahan struktur di alat kelengkapan dewan (AKD).
Melalui keputusan yang dibacakan Sekretaris DPRD Medan, diumumkan nama-nama anggota DPRD Kota Medan yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) dan juga komisi yang menangani sebanyak 4 (empat) bidang di pemerintahan.(pm rud)
About GROUP MEDIA KOMPAS7
0 comments:
Posting Komentar