Medan || Kebutuhan air bersih untuk kehidupan dan aktivitas sehari hari dirasa sangat penting, baik untuk air minum, memasak, mandi dan mencuci, tanpa kecukupan air bersih, seperti bakteri menyelimuti dan itu tidak baik.
Masyarakat Kota Medan, khususnya Medan Deli dari berbagai lingkungan meresahkan dan berharap ketersediaan air bersih memenuhi wilayahnya.
“Kami sudah ajukan permohonan sejak lama, bahkan sudah memberikan materai dan tanda tangan warga. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. PDAM bilang harus ada program besar. Kurang lebih sepuluh tahun kami menantikan agar di Medan Deli ini ada air PDAM Tirtanadi. Dan sudah banyak anggota dewan hadir, tapi solusi air bersih belum ada,” keluh Ketua BKM Nurul Sujud, Fery Friyadi.
Selain air bersih, warga juga mengeluhkan akan keberadaan sekolah negeri di Kecamatan Medan Deli yang tidak ada.
“Jika boleh, kami juga ingin menyampaikan agar di Medan Deli ini dibangun sekolah negeri tingkat SMP karena berat sekali jika masuk ke sekolah swasta,” ucap Sri.
Serta aspirasi ketiga keluhan warga menyampaikan permasalahan atas ketidakjelasan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Seorang warga di lingkungan 21 Jalan Kartika mengaku kebingungan karena statusnya yang awalnya peserta mandiri kini berubah menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai pemerintah.
“Saya khawatir akan dianggap menunggak iuran yang lalu,” ungkap warga tersebut.
Keluhan ini disampaikan saat pelaksanaan Reses III masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 bersama Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri A.Md, di Jalan Kawat III, Lingkungan 13, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (27/7/2025).
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Lailatul Badri menyatakan akan segera memanggil pihak PDAM untuk menelusuri kendala dan mencari solusi cepat agar masalah ini tidak berlarut-larut.
"Pemko Medan, tahun lalu ada melaksanakan pembangunan pipanisasi," papar Lailatul Badri.
Namun hal itu langsung dijawab oleh konstituen Lela, sapaan akrabnya, dengan mengatakan, "Hal itu tidak pernah sampai ke lingkungan kami," ujar warga kemudian.
“Memang ada programnya, tapi sudah kami masukan berkasnya justru tidak direspon," ucap salah satu warga.
Dan mengenai ketidaktersediaan sekolah negeri tingkat sekolah menengah pertama (SMPN), Lela berjanji akan mencari solusinya. "Nanti akan kita sampaikan hal itu ke dinas terkait (Dinas Pendidikan Kota Medan, red)," ujarnya.
Sedangkan terkait BPJS Kesehatan, Lela pun mempersilahkan Petugas BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memberi tanggapan.
Petugas BPJS Medan menjelaskan bahwa, "Peserta yang sudah dialihkan menjadi PBI tidak perlu membayar tunggakan iuran sebelumnya. Namun, jika ada tunggakan yang belum terbayar sebelum perubahan status, itu tetap menjadi kewajiban peserta," ungkapnya.
Sementata pihak Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau warga agar, "Jangan mudah percaya pada oknum yang menawarkan bantuan pengurusan BPJS dengan biaya tambahan. Proses pengurusan cukup membawa KTP dan materai," tukasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Lurah Tj Mulia Hilir, Maklum Situmeang dan ratusan warga beserta tokoh masyarakat.
Reses DPRD Medan di lokasi berbeda
Sementara, Lela juga menggelar reses di lokasi yang berbeda, yakni di Jalan Umar, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, yang dihadiri oleh Lurah Glugur Darat I, Hasian Siregar.
Dalam kesempatan itu, Lela menghimbau warga untuk aktif meretribusi sampah di lingkungan masing-masing agar pengelolaan sampah bisa maksimal dan berdampak positif.
“Selain membantu Pemerintah Kota Medan dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga membantu penanggulangan sampah yang selama ini menjadi persoalan kota,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Lela mengingatkan agar Camat Medan Timur segera membayar tunggakan retribusi sampah ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Hutang uang sampah Kecamatan Medan Timur ini paling banyak ke Pemko Medan, tapi justru persoalan sampah tidak dapat diatasi. Kami sudah menanyakan permasalahan ini langsung ke pihak DLH Medan,” pungkas Lela.
Lela juga mengungkapkan hal tersebut mengingat dan menjawab keluhan warga karena setiap bulan wajib membayar retribusi sampah.
“Di Jalan Mustafa paling jorok sampah berserakan, tidak ada tukang sapunya, dan belum lagi daerah lain,” kata Bambang warga setempat.
Lela kembali mengingatkan agar persoalan kebersihan di Lingkungan Glugur Darat I dan Glugur Darat II dapat benar- benar diperhatikan.
“Melalui Pak Lurah sebagai perpanjangan tangan Camat Medan Timur agar kiranya dapat menjaga kebersihan lingkungan terutama persoalan sampah. Saya tidak mau lingkungan Glugur Darat I dan Glugur Darat II jorok pada hal kewajiban retribusi sampah dikutip dan dibayar oleh warga. Jika ini nanti ditelusuri akan memiliki dampak yang luar biasa,” tegas Lela.
“Reses ini digelar gunanya untuk menjemput aspirasi warga, makanya semua aspirasi bapak dan ibu akan di tabulasi untuk kita suarakan didepan saudara Wali Kota Medan Rico Waas agar didengarkan untuk mencari solusi dalam paripurna laporan reses,” tutup Lailatul Badri.
[pm bram]
0 comments:
Posting Komentar