MEDAN - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan, Mulia
Asri Rambe, menilai Pemerintah Kota Medan sangat kurang memperhatikan
pembangunan untuk wilayah Medan Utara. Hal itu terlihat dari nota jawaban
Walikota Medan pada Perubahan APBD TA 2019 yang disampaikan dalam rapat
paripurna DPRD Kota Medan, kemarin.
“Sama kita dengar di paripurna, Pemko terkesan kurang
mendorong pembangunan itu ke Medan Utara,” kata Mulia Asri Rambe, kepada wartawan
di Medan, Jumat (9/8).
Harusnya, kata pria yang akrab disapa, Bayek, ini target
pemerataan pembangunan, tidak hanya terfokus pada inti kota saja, namun harus
sampai juga ke kawasan utara yang selama ini termarjinalkan.
Namun demikian, Bayek, berharap akan ada perubahan lebih
baik bagi pembangunan, khususnya pengembangan di daerah Medan Utara, seiring
dilakukannya pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Medan Nomor
13 tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan di
waktu bersamaan.
“Ranperda RTRW inilah kesempatan bagi kita mendorong itu,
karena memang disana sangat butuh pembangunan yang lebih baik,“ tambahnya.
Melalui pemerataan pembangunan itu, Bayek, meyakini
berbagai desakan yang muncul selama ini agar kawasan Medan Utara memisahkan
diri dari induknya (Kota Medan) sedikit demi sedikit dapat berkurang.
“Tidak gampang untuk merealisasikan pemekaran wilayah,
karena perlu sarana dan prasarana mendukung dan hal lainnya. Apakah kajiannya
sudah kita lakukan,” pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar