Publik
Metro – Medan : Sebanyak 17 Pemerintah
Daerah (Pemda) Provinsi Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (Kemenkeu RI), karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.
Piagam
penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur,
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10).
Sebanyak
17 Pemda yang menerima penghargaan adalah Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli,
Pemko Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir,
Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab
Humbanghasundutan, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Deliserdang, dan Pemkab
Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab
Tapsel.
Penghargaan
untuk Pemprov Sumut diserahkan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti kepada Gubernur Edy Rahmayadi.
Sedangkan penghargaan untuk Pemkab/Pemko diserahkan Gubernur Sumut kepada
kepala daerah kabupaten/kota.
Gubernur
Edy Rahmayadi berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan Raihan Opini WTP
bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi
bisa mengejar ketertinggalannya. “Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan
dan yang belum harus mengejarnya,” tegasnya.
Menurut
Gubernur, perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi
Sumut meraih WTP dari BPK. “Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan
maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan
keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama,
karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan
keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” kata Edy Rahmayadi.
Diketahui,
Ini kelima kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Sumut berhasil meraih
penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu RI bersama dengan tiga Pemda lainnya, yaitu
Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Di banding tahun lalu,
jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu
hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemda.
Kepala
Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang
mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah
yang sudah berhasil. “Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah
Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang
belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020
adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan
efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan
bersama,” ujarnya.
Selain
Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari
Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW)
kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun
2018. Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan,
Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS
Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.
Rakorda
Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan
sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur
Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.
Menurutnya
WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi
perencanaan penganggaran periode berikutnya. “Karena itu kita perlu menyusun
laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan
daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah
yang dihadapi,” katanya. (*SunS)
0 comments:
Posting Komentar