PUBLIK METRO_Medan || Hendra DS selaku anggota DPRD Kota Medan mengkritik kacaunya sistem pendaftaran warga calon penerima bansos di Kota Medan.
Menurutnya kekacauan ini terjadi dalam pendataan untuk menerima Dana Bansos senila Rp 600 ribu per bulan tersebut.
“Luar biasa kacaunya. Harusnya Pemko Medan jemput bola untuk pendataan Bansos dengan memanfaatkan Kepala Lingkungan (Kepling) sebagai ujung tombak. Mereka bisa meng-update data warganya dan mengumumkan nama-nama penerima Bansos di kelurahan, sehingga yang belum terdata bisa jg terlihat,” katanya menyikapi kerumunan warga yang mendaftar di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Jalan Pinang Baris, Rabu (13/5/20).
Munculnya kerumunan warga di Kantor Dinsos Kota Medan tersebut menurutnya, juga menjadi gambaran Pemko Medan tidak mampu mengkoordinir jajaran mereka hingga ke tingkat lingkungan untuk melakukan pendataan. Padahal ia yakin, jika seluruh perangkat pemerintahan dikerahkan hingga ke tingkat lingkungan tersebut maka, kerumunan warga tidak mungkin terjadi.
“Ini yang terjadi kan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Warga sampai mengabaikan imbauan menjaga jarak demi mendapatkan bantuan tersebut. Ini kondisi yang sangat ironis,” ujarnya.
Hendra mendesak, agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera turun tangan menangani persoalan ini. Karena jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, ia khawatir akan memicu persoalan di tengah masyarakat.
“Kita menilai sepertinya tidak ada manajemen untuk pendataan ini. Yang kita khawatirkan, yang tidak menerima bantuan nanti akan menimbulkan gejolak baru,” pungkasnya.(rud)
0 comments:
Posting Komentar