PUBLIK METRO_Medan || Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana jawaban Plt Walikota Medan Akhyar Nasution, diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Ketidaktegasan Plt Walikota Medan dalam menertibkan parkir-parkir liar, papan-papan reklame dan bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga mempengaruhi tidak tercapainya target PAD Kota Medan. Demikian dikatakan juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan M. Rizky Nugraha SE, dalam pendapat fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun Anggaran 2019 pada sidang paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan,Selasa (14/7/2020).
Menurut Rizky, besarnya Silpa dari jawaban yang diberikan, bahwa tidak terealisasinya anggaran belanja dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah disebabkan adanya kendala-kendala menejerial, seperti kendala waktu dan proses yang lama. Jawaban Plt Walikota Medan menurut anggota dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini, adalah jawaban normatif. "Karena setelah kami cermati dan telusuri lebih dalam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Medan tahun anggaran 2019, besarnya Silpa di masing-masing OPD adalah karena ketidakmampuan para kepala OPD dalam merealisasikan anggaran secara optimal, cermat, tetap, dan akuntabel,'ujarnya Rizky.
Minimnya serapan anggaran belanja dan realisasi PAD tersebut, tambah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Anggatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut ini menandakan ketidakmampuan OPD terkait melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memahami arti dan tujuan visit dan misi Plt Walikota Medan. Beberapa Kabupaten/Kota Kepala OPD yang serapan anggaran belanjanya dibawah 80 persen dan realisasinya PAD'nya dibawah 75 persen sudah dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikotanya.
"Harapan kami di kota Medan, hal tersebut juga harus dilakukan oleh Plt Walikota Medan, guna terwujudnya Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing dan tidak ketinggalan dari Kabupaten/Kota lainnya. Pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran, seperti system pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara kontinieu pelaksanaan pembangunan yang standard dan kualitas kita harus dipertahankan. "Dari hasil analisa dan pengamatan yang kami lakukan di internal fraksi, adanya beberapa kepala daerah dan penjabat daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah sebagaimana badan pengawas internal dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD.
"Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mendesak agar inspektorat Kota Medan benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan APBD Kota Medan setiap tahun anggaran, guna menghindari terjadinya praktek korupsi dan kolusi dilingkungan Pemko Medan kedepan,'Ujar Rizky yang juga Sektretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini. (RUDAL28)
0 comments:
Posting Komentar