PUBLIKMETRO.COM, MEDAN - DPRD Medan melalui Komisi B (II) yang membidangi pendidikan
menyoroti sikap Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan UNBK tanpa fasilitas
memadai. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi B, H Jumadi. Dia menyarankan,
sebaiknya disdik menunggu hingga sarana prasarana internal lengkap sehingga UNBK
dilaksanakan profesional dan mandiri.
“Kita prihatin pelaksanaan UNBK ini tak lancar karena fasilitas
sarana dan prasarana tak memadai. Sebaiknya disdik menunggu dulu,” kata Jumadi
pada wartawan, Sabtu (20/4/2019).
Apalagi, lanjut Jumadi, sangat disesali jika orangtua/wali siswa
yang tidak punya komputer terpaksa menyewa agar anaknya bisa melaksanakan UNBK
di sekolah yang tak memadai tersebut.
“Yang kita khawatirkan, bagaimana kalau sekolahnya gak punya
komputer dan meminta bantuan orangtua siswa untuk menyewa komputer, ini yang
kita takutkan terjadi. Kita takut orangtua keluar duit,” kata politisi PKS ini
menanggapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dijadwalkan digelar serentak pada 22 April – 25 April 2019.
Khusus Kota Medan sendiri, Dinas Pendidikan berupaya kegiatan
ujian nasional dapat dilangsungkan berbasis komputer (UNBK) padahal sarana
pendukung di sejumlah sekolah terkesan belum cukup memenuhi.
Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Medan mencatat 60-an SMP Negeri
maupun Swasta belum memiliki kemampuan melaksanakan UNBK. Oleh karenanya,
sejumlah SMP tersebut menyusun kerjasama dengan pihak SMA yang memiliki sarana
pendukung yang lebih memadai.
Menurut Jumadi, Dinas Pendidikan seharusnya sudah mencicil
kebutuhan komputer di jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya. Ia juga
menyarankan agar Disdik menyusun permintaan anggaran untuk menyediakan
komputer.
“Gak ada selama ini Disdik meminta anggaran komputer, makanya ke
depan, komputer sudah bisalah anggarannya diusulkan ke DPRD, biar dibahas di
komisi. Kita gak mau hal-hal seperti ini terulang setiap UN,” pungkas ketua
Fraksi PKS DPRD Medan ini.(br)
0 comments:
Posting Komentar