MEDAN - Anggota Komisi B DPRD Medan Edward Hutabarat menilai Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merugikan siswa yang berasal dari
keluarga kurang mampu yang kebanyakan tinggal jauh dari kota. Sementara sekolah
negeri (SMP, SMA dan SMK) kebanyakan berada di inti kota di mana siswanya
berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas.
“Jika kediamannya jauh tentu sulit untuk lolos, kecuali nilai
ijazahnya tinggi, tapi itupun hanya beberapa orang,” kata Edward, Kamis (11/07).
Menurut dia, sistem zonasi ada plus dan minusnya. Tapi sistem
ini sangat sulit bagi siswa berpretasi dan siswa berasal dari keluarga kurang mampu
untuk bersaing. Pasalnya, orang yang tinggal dekat lingkungan sekolah warga
ekonomi menengah ke atas.
“Apalagi yang di kawasan sekolah-sekolah negeri yang dinilai
elit, seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 dan SMN 5. Karena warga miskin
pasti tinggal jauh di pinggiran sehingga jauh dari zonasi. Akibatnya yang mampu
bertahan sekolah swasta, jika tidak mampu terpaksa putus sekolah,” terangnya.
Terlebih warga yang berada di kawasan Medan Utara seperti
Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli, SMP
Negeri sedikit sedangkan SMA dan SMK Negeri tidak ada. Sehingga tidak ada
kesempatan anak-anak Medan Utara sekolah di perguruan negeri.
Padahal, kata politisi PDIP ini, populasi warga kurang mampu
sangat banyak di Medan Utara. Sehingga ketika PPDB sistem zonasi dinilai sangat
merugikan siswa dari keluarga kurang mampu.
“Bagi yang mampu anak-anak mereka sekolah di swasta, tapi jika
tidak mampu terpaksa tidak bisa melanjut sekolah. Perlu menjadi perhatian
Pemrov Sumut membangun SMA dan SMK negeri di Medan Utara dan Pemko Medan
menambah SMP Negeri. Agar anak-anak mereka mendapat kesempatan menimba ilmu di
sekolah negeri,” terangnya.
0 comments:
Posting Komentar