Serapan APBD 2018 Pemko Medan Rendah

MEDAN - Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan atas pelaksanaan APBD 2018 terancam ditolak DPRD Medan. Rendahnya serapan anggaran (rata-rata 47 sampai 50 persen) di semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan menjadi pemicu utama. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) meski potensi pemasukan cukup besar dari berbagai sektor.

“Serapan anggaran di seluruh OPD dalam menggunakan APBD 2018 dinilai rendah dan di bawah normatif. Ini artinya OPD tidak kreatif dalam memanfaatkan anggaran. Jadi kesannya cuma mencari aman dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dampaknya pelaksanaan program pembangunan jalan di tempat,” kata anggota Panitia Khusus (Pansus) LPj, Maruli Tua Tarigan kepada wartawan usai rapat pansus LPj, Rabu (10/07).

Rapat Pansus LPj dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli.

Menurut Maruli, efisiensi pelaksanaan APBD 2018 yang dilakukan Pemko Medan bukan lantaran menghemat pengeluaran untuk tidak mengerjakan program yang dinilai tidak prioritas. Tapi efsiensi ini cenderung tidak melakukan apa-apa sehingga anggaran menjadi sisa.

Ketika ditanya OPD mana saja yang terkoreksi dalam melakukan efisiensi anggaran, Maruli mengatakan hampir semua instansi. “Sepertinya semua OPD hanya lepas rodi untuk mencari aman agar tidak terjerat hukum,” ungkapnya.

Anggota Pansus LPj Salman Alfarisi justeru menilai efisiensi APBD yang dilakukan OPD (dalam mencari aman-red) sudah berlangsung setiap tahun. “Akibat efisiensi anggaran, kita bisa lihat kinerja aparatur Pemko Medan biasa-biasa saja. Upaya untuk mendongkrak PAD sangat tidak menggembirakan,” kata Salman.

“Lihat saja, PAD dari retribusi parkir capaiannya cuma Rp19 miliar dari target Rp45 miliar. Begitu juga PAD dari reklame. Kalaulah Pemko cepat mengeluarkan regulasi yang tegas tentang reklame, pasti capaian PAD bisa besar,” katanya.

Dengan rendahnya serapan APBD 2018 sehingga berdampak ‘stagnannya’ program pembangunan di setiap OPD dan besarnya Silpa apakah ada kemungkinan DPRD Medan menolak Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Medan atas pelaksanaan APBD 2018, politisi PKS ini langsung menyergah: “Itu keputusan fraksi.”

Menurut Salman, salah satu penyebab rendahnya serapan APBD 2018 karena piutang Pemko Medan dari dana bagi hasil (DBH) sebagian belum dibayarkan Pemrov Sumut.

Share on Google Plus

About Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.