Publik Metro | Kamis (09/01/2020) , Ketua Komisi DPRD Medan Aulia Rahman SE mengatakan iuran kelas 3 BPJS Mandiri Kesehatan agar segera dihapuskan.
Menurutnya iuran kelas 3 BPJS Kesehatan harusnya negara yang menanggung biaya perobatan orang miskin dalam APBN, APBD propinsi, APBD kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk memotong rantai birokrasi yang panjang bagi orang miskin yang ingin berobat tetapi terkendala dengan aturan-aturan.
Aulia mengatakan“Orang miskin disuruh menjadi peserta mandiri kelas 3 (membayar sendiri) sudah pasti berat, sedang untuk menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan juga tidak mudah dikarenakan aturan birokrasi tadi. Jadi buat orang miskin tetap saja sulit untuk berobat. Saya lebih cenderung untuk kesehatan orang miskin ditanggung oleh negara. Warga miskin ini sebaiknya dimudahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan dan jika mereka ingin berobat cukup membawa KTP dan kartu keluarga (KK) saja,” tegas Aulia.
Terkait kelas 1 dan 2 BPJS Kesehatan, ketua Komisi II ini menegaskan sebaiknya memang dinaikan, karena ini diperuntukan bagi warga mampu. Namun, seiring dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 sebaiknya juga harus sejalan peningkatan kualitas perobatan dan pelayanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit.
Selain itu menurutnya,
“Saya optimis jika pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan kualitasnya baik dari segi obat maupun tenaga medisnya, warga pasti tidak keberatan membayar kenaikan iuran kelas 1 dan 2,” kata Aulia. Menurutnya, mengapa banyak warga yang menolak iuran BPJS Kesehatan naik, karena mereka merasa pelayanan kesehatan di Puskesmas/Klinik/Balai Pengobatan dan rumah sakit tidak memadai.
Sulitnya ekonomi sekarang ini menjadikan masyarakat miskin yang terdaftar di BPJS Mandiri Kelas 3, banyak yang menunggak sehingga apabila masuk rumah sakit untuk berobat akan sulit, karena harus membayar tunggakan BPJS sebelum dilayani.(NS)
0 comments:
Posting Komentar