PUBLIK METRO_Medan || Kegitan Uji Kompetensi Wartawan Pemko Medan menorehkan kisah yang dianggap menyakitkan dan memilukan, dimana ada beberapa wartawan yang sudah berunit di Pemko Medan selama tiga tahun dan sampai bulan terakhir tahun 2020 masih menerima bantuan berupa kliping berita-berita Pemko Medan, dielaminasi atau disisihkan dari peserta UKW Pemko Medan.
Sebut saja namanya Wirya, wartawan yang dielaminasi atau disisihkan oleh panitia UKW yang merasa terpukul karena tidak diterima menjadi peserta UKW, dimana untuk semua persyaratan yang di minta panitia telah dipenuhi.
"Saya memasukkan surat tugas tahun 2018 dan sampai terakhir penerimaan kliping tahun 2020 Saya masih menerima, kenapa Saya tidak diterima, ada diskriminasi terhadap Saya, Saya berpikir apakah dendam lama terhadap Saya atau dalam pribadi Saya memilih Paslon Walikota dan Wakil Walikota berbeda dengan yang mereka pilih dan sepakati, Saya tidak tahu," ucap Wirya kepada awak media ini dengan nada sangat geram dan sangat kecewa, di Sabtu (26/12/2020) sore.
Dari apa yang telah di ceritakan Wirya, suatu bentuk ketidak adilan terhadap dirinya, dimana Wirya memaparkan dugaan ada beberapa hampir tujuh media yang medianya (web) tidak bisa dibuka, medianya dari Depok untuk perwakilan di Medan tidak ada dan berita-berita Pemko Medan tidak ada, SK Kemenkumhamnya yang baru terbit tahun 2020, medianya kalau dibuka isinya jual beli website, tertulis tv, medianya siber.
Begitu juga dugaan-dugaan, masih kata Wirya, terhadap beberapa wartawan yang tidak pernah ngepos di unit Pemko Medan, lolos jadi peserta UKW.
"Kita kan tahu mana wartawan unit Pemko itu yang sesungguhnya, Disinyalir ada beberapa wartawan yang bukan wartawan Pemko walau medianya ada dugaan tidak memiliki media dan kelengkapannya tidak jelas, diloloskan masuk menjadi peserta UKW Pemko Medan," ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut awak media ini mengkonfirmasi panitia UKW Bambang Sri Kurniawan selaku sekretaris panitia UKW terkait dugaan ada beberapa media yang tidak jelas dan SK Kemenkumham tahun 2020 serta wartawan Pemko tiga tahun hingga tahun 2020 penerima kliping berita Pemko Medan aktif, tereliminasi atau tersisihkan.
"Inikan yang diterima wartawan unit Pemko Medan tahun 2019 keatas, diluar dari itu Kami tidak dapat menerimanya, untuk SK Kemenkumham tahun 2020, itu tidak benar, itu SK Kemenkumham tahun 2017," pungkas Bembeng sapaan akrabnya ke awak media ini yang di konfirmasi melalui seluler, Sabtu (26/12/2020) malam.
Terkait adanya dugaan dendam lama atau beda pilihan saat Pilkada Kota Medan, mengingatkan awak media ini untuk selanjutnya mengkonfirmasi sekretaris UKW terkait apakah kucuran dana UKW ini berasal dari mana, apakah berasal dari Dana Hibah P-APBD?
"Kok tahu," ucap Bembeng spontan ke awak media ini sambil menutup pembicaraan dari ujung horn teleponnya.
Sementara awak media ini juga mengkonfirmasi Dewan Pers Hendri C Bangun. Hendri dalam hal ini mengatakan dan menanyakan UKW yang dimana.
"UKW yang dimana," tanya Dewan Pers Hendri C Bangun, yang duduk sebagai wakil ketua.
Setelah dijelaskan UKW yang di Medan, Hendri memberitahukan untuk mempertanyakan kepada pak Rajab.
"Coba tanyakan ke pak Rajab Ritongan, gawean dia itu," tandas Hendri C Bangun, sambil mengirimkan no person pak Rajab.
Selanjutnya awak media ini mengkonfirmasi ke pak Rajab Ritongan selaku PWI Pusat yang menangani UKW Pemko Medan.
Rajab Ritonga dikonfirmasi apakah verfikasi media untuk lolos menjadi peserta UKW telah diseleksi oleh PWI Pusat setelah itu dilimpahkan ke Dewan Pers, terkait adanya dugaan kuat beberapa media yang medianya sampai sekarang tidak bisa dibuka, medianya kalau di buka isinya jual beli website, wartawan peserta UKW tidak tertera di Box redaksi medianya, medianya saat dibuka dari Depok untuk biro Medan tidak ada wartawannya serta berita-berita Pemko Medan juga tidak ada.
"Yang menyeleksi itu daerah," bilang Rajab Ritonga keawak media ini sambil menutup horn teleponnya.(nelly)
0 comments:
Posting Komentar