PUBLIK METRO_Medan || Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Pemko Medan tanggal 26 dan 27 Desember 2020 menuai perbincangan di berbagai kalangan, sehingga Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara Dr Kusbianto SH MHum angkat bicara.
"Kenapa kegiatan itu ada, jika Humas dan Sekretariat Keuangan Pemko Medan mengaku tidak memiliki mata anggaran UKW itu dan juga tidak tercantum di dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada DPR serta di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," tukas Dr Kusbianto SH MHum kepada awak media ini di Medan, Minggu (27/12/2020) malam.
Pegiat ketransparansian anggaran untuk Indonesia ini menyayangkan Humas Pemko Medan menyelenggarakan kegiatan UKW itu yangmana mata anggaran untuk UKW itu sendiri tidak tercantum di RKA ataupun DPA Sekretariat Keuangan Pemko Medan.
"Karena kegiatan UKW itu kan untuk wartawan, wartawan kan di bawah naungan Humas Pemko Medan, jika Humas tidak memiliki mata anggaran untuk UKW, begitu juga Keuangan Pemko Medan, kok kegiatan itu terselenggara? ada apa ini? jangan mempermainkan Keuangan Negara," pungkasnya.
Indonesia di awal tahun 2020, masih kata Kusbianto, mengalami bencana bukan alam, yakni Covid-19, musibah ini mempertaruhkan nyawa manusia sehingga semua OPD Pemko Medan melakukan pengurangan anggaran untuk Covid-19, sehingga anggaran di P-APBD TA 2020 devisit, yakni penurunan sebesar Rp 1,39 T.
"Jikalaupun ada beberapa OPD terkait dana Covid-19 tersisa, itu kan harus dipertanggungjawabkan nantinya di LPJ, kepada DPRD Medan tahun depan tahun 2021," tegasnya.
Kusbianto juga dalam hal ini menegaskan kepada pihak pengawas anggaran Pemko Medan, baik Inspektorat, BPK RI Perwakilan Sumut dan pihak lainnya, supaya memantau dan memeriksa keuangan di Sekretariat Pemko Medan.
Kegiatan UKW Pemko Medan menyisahkan pertanyaan, "Apa urgensinya UKW ditengah wabah Covid-19 yang mempertaruhkan nyawa manusia begitu juga kegiatan UKW itu diselenggarakan di ujung bulan Desember dan di ujung tahun 2020, yang beberapa hari akan berakhir, bagaimana mempertanggungjawabkannya itu nanti?" ujar Dr Kusbianto SH MHum sambil bertanya.
Di duga UKW Pemko Medan ini menjadi polemik, dimana disinyalir anggaran mencapai hampir empatratusan juta diselenggarakan di tengah Covid-19 dimana larangan berkerumun atau prokes lebih ditingkatkan terlebih menyambut hari libur nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru), tetapi Humas Pemko Medan menyelenggarakannya.
"Untuk kegiatan UKW kemaren, kita minta juga kepada pihak panitia Covid-19 meninjau ulang Prokes kegiatan UKW Pemko Medan itu," tutupnya.(nelly)
0 comments:
Posting Komentar